Pemprov KALSEL Diminta Tuntaskan Masalah BBM

(Berita Daerah - Kalimantan), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta menuntaskan penanganan masalahan bahan bakar minyak (BBM) yang beberapa hari belakangan ini kondisinya semakin parah.

Permintaan itu dikemukakan berbagai elemen masyarakat Kalimantan Selatan yang menamakan kelompoknya Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (eLSISK) yang berdemo di DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis.

Menurut pengunjukrasa, masyarakat Kalsel akan tersenyum ketika BBM mudah ditemukan.
"Kalsel Tersenyum" merupakan jargon atau visi-misi Gubernur H Rudy Ariffin ketika masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah beberapa tahun lalu.

Massa eLSISK juga menuntut kejelian anggota DPRD Kalsel dalam mengontrol eksekusi penanganan masalah BBM di lapangan.

Menurut eLSISK, kelangkaan BBM di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut akibat kurangnya pasokan untuk Kalsel.

Hal ini menyebabkan antrean panjang kendaraan bermotor pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari kalangan kawula muda tersebut menuntut pemerintah atau aparat berwenang terkait agar menangkap dan mengadili mafia BBM di Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menerima massa eLSISK tersebut menyatakan bahwa DPRD Kalsel selalu mengingatkan pemerintan provinsi agar terus berupaya mencari solusi terbaik atas permasalahan BBM tersebut.

"Kami sudah berusaha berjuang kepada pemerintah pusat agar memperhatikan masalah BBM di daerah kita, namun belum membuahkan hasil," katanya.

Ketika berangkat ke Jakarta beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD Kalsel tak berhasil menemui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), hanya bertemu pejabat eselon III Kementerian ESDM, demikian Riswandi.