Unjuk Rasa Pemuda Warnai Hari Sumpah Pemuda

Kalimantan Selatan-BANJARMASIN, (kalimantan-news) - Unjuk rasa dari berbagai elemen pemuda dan mahasiswa mewarnai peringatan ke-83 hari Sumpah Pemuda Tahun 2011 di Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat.

Unjuk rasa itu antara lain dari Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (eLSISK) yang merupakan lintas mahasiswa perguruan tinggi di Banjarmasin, mendatangi Gedung DPRD Kalsel.

Namun unjuk rasa yang dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di "kota seribu sungai" Banjarmasin itu masih terkendali, tak menimbulkan perbuatan anarkhis.
Kedatangan pengunjuk rasa tersebut diterima dua anggota DPRD Kalsel masing-masing Ibnu Sina dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Abdul Latief Hanafiah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan Ketua DPRD Kalsel, Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah bersama unsur pimpinan dewan lainnya menerima tim asistensi/staf ahli dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Di hadapan wakil rakyat tersebut, para pelaku unjuk rasa yang juga sebagai pemuda pemudi Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain pemerintah agar merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi, serta mengupayakan kenaikan upah buruh, sesuai standar kebutuhan hidup layak, serta memberikan sekolah gratis dan kuliah murah bagi anak-anak buruh dan buruh tani.

Kemudian mereka juga meminta agar rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan hentikan pencabutan subsidi kesehatan.

Menanggapi tuntutan unjuk rasa, Ibnu Sina, anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu, menyatakan, bagi provinsinya tak masalah lagi dalam penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

"Karena dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah menerapkan ketentuan 20 persen untuk pendidikan, kendati beberapa provinsi di Indonesia belum melaksanakan," ungkapnya.

Begitu pula anggaran bidang kesehatan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kalsel sudah menetapkan sebesar 15 persen, dengan harapan tak ada masalah lagi bagi rakyat miskin atau kurang mampu dalam pelayanan kesehatan, demikian Ibnu Sina.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa juga membawa sejumlah poster, antara lain bertuliskan,

"Mari Teruskan Semangat Juang Para Pemuda Indonesia" dan "Sudah Cukup Rakyat Dijajah Belanda, Jangan Lagi Oleh Pemerintah" serta "Sudah Saatnya Bangkit Dari Keterpurukan".